PENANDATANGANAN PAKTA INTEGRITAS

PADA PENGADILAN TINGGI AGAMA JAWA BARAT TAHUN 2018

Bertempat di Aula Pengadilan Tinggi Agama Jawa Barat, Kamis, 18 Januari 2018 berlangsung acara Penandatanganan Pakta Integritas Ketua, Wakil Ketua, Hakim Tinggi dan seluruh Pejabat Struktural dan Fungsional serta Pegawai Pengadilan Tinggi Agama Jawa Barat;

Tepat pukul 09.00 WIB acara dimulai dengan bacaan Basmallah dan dilanjutkan dengan Menyanyikan Lagu Kebangsaan Indonesia Raya. Penandatanganan Pakta Integritas diawali oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama Jawa Barat, Wakil Ketua dan Hakim Tinggi dan diikuti oleh Pejabat Struktural dan Fungsional serta seluruh pegawai secara serempak.

Dalam sambutannya Ketua PTA Jawa Barat menyampaikan bahwa Pakta Integritas ini merupakan amanah Mahkamah Agung sebagaimana tertuang dalam SEMA Nomor 3 Tahun 2012 dan tuntutan Reformasi Birokrasi yang harus betul-betul kita resapi dan pahami serta kita implementasikan dalam pelaksanaan tugas kita sehari-hari yang akan kita pertanggungjawabkan terhadap bangsa dan negara, terlebih kita sebagai aparatur negara, sebagai abdi negera, sebagai pelayan masyarakat merupakan penentu maju mundurnya jalannya roda pemerintahan Indonesia termasuk di dalamnya kita aparatur di Pengadilan Tinggi Agama Jawa Barat;

Dalam akhir sambutannya, Ketua PTA Jawa Barat menyampaikan bahwa isi Pakta Integritas yang telah ditandatangani tersebut betul-betul bernilai luhur dalam rangka menjaga citra dan kredibilitas PTA Jawa Barat dengan mengedepankan sikap jujur, amanah dan profesional, apalagi kita sebagai aparat peradilan sudah dilengkapi dengan kode etik hakim, Panitera/jurusita dan kode etik pegawai.    

Bertempat di Aula Pengadilan Tinggi Agama Jawa Barat Ketua Pengadilan Tinggi Agama Jawa Barat Bapak Drs. H. Bahrussam Yunus.S.H.M.H membuka secara resmi Rapat Kerja Daerah (rakerda) Wilayah Pengadilan Tinggi Agama Jawa Barat Tahun 2018. dalam Rakerda ini dihadiri oleh Ketua , Wakil , Hakim Senior, Panitera , Sekretaris Pengadilan Agama. serta peserta dari Pengadilan Tinggi Agama Jawa Barat diantaranya Para Hakim Tinggi , Pejabat Struktural dan Fungsional.

Kegiatan ini bertujuan memberikan pembekalan dalam menyusun program kerja terutama untuk kali ini difokuskan untuk penyempurnaan SOP (Standar operasional Prosedur) Pengadilan Agama di lingkungan Pengadilan Tinggi Agama Jawa Barat baik lingkup  Kesekretariatan maupun Kepaniteraan dalam rangka mengoptimalkan progran Akreditasi penjaminan mutu "tutur ketua Panitia Bapak Drs. H. Thanthowie Ghanie, S.H.M.H.

(Drs. H. Thanthowie Ghanie, S.H.M.H./Ketua Panitia)

( Drs. H. Bahrussam Yunus, S.H.M.H) /Ketua Pengadilan Tinggi Agama Jawa Barat)

Kegiatan yang berlangsung pada kamis sampai jumat ini membahas Program Kerja untuk tahun 2018 dan di bagi beberapa Komisi yang akan membahas bidang kepaniteraan amupun kesekretariatan. tak lupa Ketua Pengadilan Tinggi Agama Jawa Barat Bapak Drs. H. Bahrussam Yunus , S.H.M.H. menyampaikan kinerja Tahun 2017. diantaranya adalah :

1. PENYELESAIAN PERKARA

2. EKSAMINASI BERKAS PERKARA

3. RASIONALISASI MAJELIS HAKIM

4. DISKUSI WILAYAH SEBANYAK 3 KALI KEGIATAN

5. APLIKASI SI-KABAYAN

6. SAPM

7. PENYERAPAN ANGGARAN

8. AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (75.74 SANGAT BAIK)

Selain menyampaikan kinerja , Bapak Drs. H. Bahrussam Yunus, S.H.M.H menyampaikan arah kebijikan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Jawa Barat

Raker kemudian dilanjut dengan pemateri dari Badan Pertanahan Nasional (BPN) dan Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) , Narasumber BPN menyampaikan materi " HAK TANGGUNGAN ATAS TANAH BESERTA BENDA BENDA YANG BERKAITAN DENGAN TANAH" dan Narasumber KPKNL menyampaikan "LELANG EKSEKUSI DAN HAK TANGGUNGAN"

( Narasumber BPN dan KPKNL serta Moderator : Dr. H. Nurcholis Syamsuddin, S.H.M.H)

Kegiatan ini dilanjut dengan Materi "TEMUAN BERKAS BANDING" oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Agama Jawa Barat Bapak Drs. H. Mardiana Muzhaffar, S.H.M.H. beliau menyampaikan beberapa temuan dianataranya pengiriman berkas banding yang pengiriman berkasnya melebihi batas waktu , tanggal dalam putusan tidak sama dengan tanggal putusan dalam BAS.

( Drs. H. Mardiana Muzhaffar, S.H.M.H. / Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Agama Jawa Barat)

Serba-Serbi Galery Kegiatan

(ar/it)

Bandung (2/01/2018) bertempat di Aula Pengadilan Tinggi Agama Jawa Barat ,Ketua Pengadilan Tinggi Agama Jawa Barat menyelenggarakan Rapat Koordinasi sekaligus Pembinaan kepada Seluruh Hakim Tinggi , Pejabat Struktural dan Fungsional serta Pegawai dan Tenaga Honor Pengadilan TInggi Agama Jawa Barat. dalam Rapat ini menyampaikan beberapa keberhasilan di tahun 2017 diantaranya adalah eksaminasi berkas, diskusi tahap 3, panggilan dan pemberitahuan, teknis pemeriksaan perkara, sita dan eksekusi dan pembuatan aplikasi Sikabayan. pada tahun 2017 ini Pengadilan Tinggi Agama Jawa Barat juga berhasil dalam hal penegakan dispilin , peningkatan penataan kantor, Penyediaan Fasilitas Kantor, pengadaan Area Steril. selain itu Pengadilan Tinggi Agama Jawa Barat juga mencanangkan program kerja pada tahun 2018 diantaranya yaitu penyelesaian perkara, binwas, penanganan pengaduuan , eksaminasi berkas, penataan tenaga Honor , penyempurnaan Sikabayan dan masih banyak lagi.

Makassar – Humas : Ketua Mahkamah Agung Prof.Dr.M.Hatta Ali, SH., MH didampingi oleh Wakil Ketua Mahkamah Agung Bidang Yudisial, dan para Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum, Agama dan Militer dan Tata Usaha Negara menyerahkan sertifikasi Akreditasi Penjaminan Mutu kepada 261 Pengadilan tingkat Banding dan Tingkat Pertama, bertempat di ballroom Hotel Clarion, 29/11/2017.

Penyerahaan sertifikasi akreditasi penjaminan mutu kali ini sungguh merupakan momentum yang istimewa, dimana penyerahaan sertifikasi akreditasi penjaminan mutu tidak hanya diberikan kepada badan Peradilan umum, melainkan diberikan juga kepada Pengadilan Agama, Militer dan Tata Usaha Negara.

Dalam sambutannya ketua Mahkamah Agung menjelaskan bahwa sertifikasi akreditasi penjaminan mutu ini harus dimiliki oleh setiap Pengadilan, baik Pengadilan Umum, Agama, Militer dan Tata Usaha Negara, juga akan sebagai penilaian bagi para pimpinan Pengadilan dalam promosi dan mutasi.

Sedangkan Direktur Jenderal Peradilan Umum mengingatkan kepada seluruh pimpinan Pengadilan Baik Tingkat Banding dan Pertama, bahwa akreditasi mendorong optimalisasi sarana, prasarana dan sistem manajemen untuk mewujudkan performa, kinerja dan pelayanan publik yang prima, bukan bermewah mewahan apalagi memaksanakan diri untuk mewujudkan tampilan yang hebat dengan mengunakan anggaran di luar DIPA.

Pengadilan sebagai benteng terakhir penegak hukum harus terus menerus memperbaiki sistem Pengadilan guna meningkatkan kepercayaan publik, salah satu wujud dari Badan peradilan yang Agung adalah Pengadilan yang berorientasi pada pelayanan publik yang prima, tutur Ketua Mahkamah Agung.

Hadir dalam acara tersebut Wakil Ketua Mahkamah  Agung, Pejabat Eselon I, II, para ketua Pengadilan Tingkat Banding, Tingkat pertama. Adapun rincian 4 lingkungan Peradilan yang menerima sertifikasi Akreditasi Penjaminan Mutu sebagai berikut :

1. 5 Pengadilan Tinggi dengan Akreditasi A
2. 3 Pengadilan Tinggi dengan Akreditasi B
3. 107 Pengadilan Negeri dengan Akreditasi A
4. 38 Pengadilan Negeri dengan Akreditasi B
5. 82 Mahkamah Syariah / Pengadilan Agama dengan Akreditasi A
6. 16 Mahkamah Syariah / Pengadilan Agama dengan Akreditasi B
7. 1 Pengadilan Militer dengan Akreditasi A
8. 4 Pengadilan Militer dengan Akreditasi B
9. 2 Pengadilan Tata Usaha Negara dengan Akreditasi A
10. 3 Pengadilan Tata Usaha Negara dengan Akreditasi B

Bandung,  13 Desember  2017
KUNJUNGAN KOMISI III DPR RI DI LINGKUNGAN PERADILAN JAWA BARAT

           
Bandung, 13/12/2017. Kunjungan kerja DPR RI Komisi III di lingkungan peradilan di wilayah Jawa Barat pada hari Rabu, 13 Desember 2017 di awali dengan makan malam pada pukul 18:30 WIB dilanjutkan dengan acara pertemuan pada jam 20:00 s.d 22:00 yang dipimpin oleh Ketua Tim Drs. H. Hasrul Azwar, M,M.  Komisi III DPR RI yang diwakili oleh: H. Ahmad Zacky Siradj (Golkar), Dr, Saeful Bahri Ruray, SH, MH, H. Bahrudin Nasori, S,SI, MM, Drs., Drs, Taufiqulhadi, M,Si dll, sedangkan dari Peradilan pada 4 lingkungan Peradilan di Provinsi Jawa Barat lengkap dihadiri pimpinan, yaitu : Ketua PT Jawa Barat, KPTA Jawa Barat, KPTUN Bandung dan Kadilmil Bandung berserta jajarannya.  

Dalam pertemuan tersebut, masing-masing pimpinan dari empat lingkungan peradilan di provinsi Jawa Barat menyampaikan paparannya terutama terkait pertanyaan komisi III DPR-RI mengenai Anggaran dan realisasi serta kendala yang dihadapi pada tahun anggaran 2017, alokasi anggaran dan belanja perioritas pada TA 2018 dan kebutuhan anggaran yang masih diperlukan dalam upaya optimalisasi tugas dan fungsi peradian serta pengawasan terutama yang terkait dengan perkara-perkara yang menonjol dan permasalahan eksekusi.

Ketua PTA Jawa Barat Drs. H. bahrussam Yunus, SH, MH menyampaikan prioritas belanja modal yanag sampai ini belum teralokasikan antara lain :
-    Pembangunan gedung pengadilan Agama yang belum prototype, yaitu PA Sumedang, Kuningan dan Sukabumi
-    Pembangunan Rumah Dinas pimpinan dan Hakim Peradilan Agama di Wialayah Jawa Barat yang belum ada.

selain itu Ketua PTA menyampaikan masalah pelaksanaan eksekusi di Pengadilan Agama antara lain:
-    Eksekusi lelang yang tidak ada peminatnya
-    tidak ada standar biaya untuk appraisal/jasa penaksir dari harga objek eksekusi

Tanggapan Komisi III DPR-RI atas berbagai permasalahan yang disampaikan, cukup memuaskan terutama terkait dengan rencana pengurangan usia pensiun Hakim, Komisi III DPR khususnya yang hadir pada acara tersebut sepakat akan mempertimbangkan dan mengusulkan, bahwa usia pensiun Hakim tidak berubah, disisi lain juga masalah anggaran  akan terus diperjuangkan peningkatannya, karena saat ini masih memprihatinkan belum ada keberpihakan anggaran pada lembaga peradilan.

Pada akhir petemuan para pimpinan dari masing-masing 4 lingkungan peradilan menyampaikan, bahwa perdilan di provinsi Jawa barat terus berupaya meningkatkan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat khusunnya pencari keadilan yang dibuktikan dengan berbagai penghargaan yang sudah diterima Mahkamah Agung dan Badan Peradilan dibawahnya dan terakhir mengharafkan dukungan DPR RI khususnya Komisi III dapat mencarikan solusi atas berbagai kendala dapat diatasi, sehingga pelayanan semakin meningkat. (wwn)