Senin, 30 Desember 2024 bertempat di Pengadilan Tinggi Agama Bandung berlangsung kegiatan Monitoring dan evaluasi Pengelolaan dan Penatausahaan asset barang milik negara Pengadilan Tinggi Agama Bandung yang dilakukan oleh Tim Biro Perlengkapan Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung RI. 

Dalam pelaksanaan kegiatan tersebut dihadiri oleh Kepala Bagian Bimbingan dan Monitoring Biro Perlengkapan  (Eko Prihanto, S.H., M.H.) sebagai ketua Tim, didampingi oleh Zona Imania (Analis Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Anggaran), Arjuna Ryan Shakti W, S.Kom. (Pranata Komputer Ahli Pertama), Rini Lestriana (PPNPN pada Biro Perlengkapan) dan M. Syahlan Irawan, S.E. (PPNPN pada Biro Perlengkapan) masing masing sebagai anggota Tim.

Eko Prihanto dalam sambutannya menyampaikan terkait kedatangan tim di Pengadilan Tinggi agama Bandung adalah dalam rangka melaksanakan monitoring dan evaluasi pengelolaan dan penatausahaan asset barang milik negara pada Pengadilan Tinggi Agama Bandung, agar satuan kerja tertib dalam pengelolaan asset barang milik negara disamping itu beliau juga meminta agar satuan kerja yang mendapatkan anggaran belanja modal untuk tahun 2025 agar segera melaksanakan pengadaan dimaksud, dan bagi satuan kerja yang pengadaannya harus melalui Pokja agar mengusulkan Pembentukan Pokja pengadaan secepatnya.

Pada kegiatan tersebut Arjuna menyampaikan terkait monitoring dan evaluasi yang telah dilakukan oleh Biro perlengkapan MA yaitu bahwa pada Pengadilan Tinggi Agama Bandung masih terdapat 15 barang milik negara yang belum dilakukan penetapan status Penggunaannya, masih terdapat asset barang milik negara berupa peralatan dan mesin khusus TIK dan Non TIK yang belum diketahui titik lokasinya, serta dilakukan evaluasi pengadaan Barang Milik Negara.

Sekretaris Pengadilan Tinggi Agama Bandung menyambut baik kehadiran Tim Biro Perlengkapan Badan Urusan Administrasi yang melakukan monitoring dan evaluasi terkait pengelolaan dan penatausahaan asset Barang Milik Negara pada Pengadilan Tinggi Agama Bandung terkait masih adanya Barang milik negara yang belum di PSP, ini adalah pengadaan Barang yang dilaksanakan dan diserah terimakan di bulan Desember 2024, serta kami akan tindak lanjuti seluruh hasil monitoring evaluasi dimaksud.