Prosedur Pengaduan

• Pengadilan Tinggi Agama Bandung akan menerima setiap pengaduan yang akan diajukan oleh masyarakat baik secara lisan maupun tertulis
• Pengadilan Tinggi Agama Bandung akan memberikan penjelasan mengenai kebijakan dan prosedur penyelesaian pengaduan pada saat masyarakat mengajukan pengaduan
• Pengadilan Tinggi Agama Bandung akan memberikan tanda terima, jika pengaduan diajukan secara tertulis
• Pengadilan Tinggi Agama Bandung hanya akan menindaklanjuti pengaduan yang mencantumkan identitas terlapor

Pengaduan Secara Lisan

• Melalui telepon (WA) 08112007140 atau (022) 7810365 , yakni pada jam kerja mulai pukul 08.00 s/d pukul 16.30;
• Datang langsung ke kantor Pengadilan Tinggi Agama Bandung, Jl. Soekarno-Hatta No. 714, Babakan Penghulu, Cinambo, Kota Bandung;
• Melalui PTSP Online di situs (klik disini)

Pengaduan Secara Tertulis

• Menyampaikan surat resmi yang ditujukan kepada Pimpinan dalam hal ini Ketua/Wakil Pengadilan Tinggi Agama Bandung, dengan cara diantar langsung, dikirim melalui faximile (022) 7810349, atau melalui pos ke alamat kantor Pengadilan Tinggi Agama Bandung, Jl. Soekarno-Hatta No. 714, Babakan Penghulu, Cinambo, Kota Bandung, kode pos: 40295
• Melalui email Pengadilan Tinggi Agama Bandung : Alamat email ini dilindungi dari robot spam. Anda memerlukan Javascript yang aktif untuk melihatnya.
• Pengaduan secara tertulis wajib melengkapi fotokopi identitas dan dokumen lainnya yang berkaitan dengan pengaduan yang akan disampaikan

Pengaduan Melalui Whilteblowing Sistem Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI

https://siwas.mahkamahagung.go.id/

Sumber pengaduan

1. Dari masyarakat :

• Para pencari keadilan;
• Pengacara;
• Lembaga Bantuan Hukum;
• Lembaga Swadaya Masyarakat;
• Dewan Perwakilan Rakyat;
• Sekretariat Kepresidenan dan Wakil Presiden;
• Kantor Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara;
• Komisi Pemberantasan Korupsi;
• Komisi Hukum Nasional;
• Komisi Ombudsman Nasional
• Komisi Yudisial;
• Dan lain-lain.

2. Pengaduan dari internal lembaga pengadilan.Pengaduan ini ditujukan terhadap aparat lembaga peradilan, yang diajukan oleh warga lembaga peradilan sendiri (termasuk keluarganya)
3. Laporan kedinasan. Laporan kedinasan ini merupakan laporan resmi dari pimpinan lembaga peradilan mengenai aparat pengadilan yang dipimpinnya.
4. Informasi dari:

• Instansi lain;
• Media massa;
• Isu yang berkembang.

Materi pengaduan

1. Pelanggaran terhadap kode etik dan atau pedoman perilaku hakim
2. Penyalahgunaan wewenang atau jabatan
3. Pelanggaran sumpah jabatan
4. Pelanggaran terhadap peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil
5. Perbuatan tercela yaitu berupa perbuatan amoral, asusila atau perbuatan- perbuatan yang tidak selayaknya dilakukan oleh seorang aparat lembaga peradilan, maupun selaku anggota masyarakat
6. Pelanggaran hukum acara, baik yang dilakukan dengan sengaja maupun karena kelalaian dan ketidakpahaman
7. Mal Administrasi, yaitu terjadinya kesalahan, kekeliruan atau kelalaian yang bersifat administratif
8. Pelayanan publik yang tidak memuaskan yang dapat merugikan pihak-pihak yang berkepentingan serta masyarakat secara umum

Proses penanganan pengaduan

1. Pencatatan;
2. Penelaahan
3. Penyaluran;
4. Pembentukan Tim Pemeriksa;
5. Survey pendahuluan;
6. Menyusun rencana pemeriksaan;
7. Pelaksanaan pemeriksaan

Jangka Waktu Pengaduan

Berdasarkan SK KMA No 026 Tahun 2012, Jangka waktu penyelesaian pengaduan sebagai berikut:

1. Pengadilan menyediakan meja pengaduan untuk menerima pengaduan dari masyarakat atau pencari keadilan tentang mengenai penyelenggaraan peradilan termasuk pelayanan publik dan atau perilaku aparat pengadilan. Meja pengaduan tidak menerima pengaduan yang terkait dengan isi dari putusan atau tentang substansi perkara dan pengaduan tentang fakta atau peristiwa yang terjadi lebih dari 2 (dua) tahun sebelum pengaduan diterima. Khusus untuk pengaduan tentang pelayanan pengadilan harus disampaikan selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak pengadu menerima layanan pengadilan.
2. Masyarakat dapat menyampaikan Pengaduan melalui meja pengaduan, situs Badan Pengawasan MA (https://siwas.mahkamahagung.go.id/) atau melalui pos dengan mengisi formulir pengaduan secara tertulis dan melampirkan bukti-bukti yang diperlukan.
3. Petugas meja pengaduan akan memberikan tanda terima yang berisi nomor pengaduan yang dapat digunakan oleh pelapor untuk mendapatkan informasi mengenai status pengaduannya. Dalam hal pengaduan dilakukan melalui pos, maka petugas pengaduan memberitahukan pelapor perihal pengaduan telah diterima dengan memberikan nomor agenda.
4. Pengadilan wajib menyampaikan informasi mengenai status pengaduan kepada pelapor dalam waktu selambat-lambatnya 10 (sepuluh) hari kerja sejak pengaduan disampaikan, selanjutnya pelapor berhak mendapatkan informasi mengenai perkembangan status pengaduannya. Dalam hal, pengaduan dilakukan melalui pos, maka jangka waktu 10 (sepuluh) hari kerja berlaku sejak tanggal pemberitahuan telah diterimanya surat pengaduan oleh Badan Pengawasan atau Pengadilan Tingkat Banding.
5. Pengadilan wajib memeriksa dan memberitahukan status pengaduan kepada pelapor selambat-lambatnya dalam waktu 90 (sembilan puluh) hari kerja sejak pengaduan didaftar di agenda pengaduan Badan Pengawasan atau Pengadilan Tingkat Banding. Dalam hal pemeriksaan belum selesai dilakukan dalam jangka waktu tersebut maka pengadilan wajib memberitahukan alasan penundaan tersebut kepada pelapor melalui surat.
6. Penyelenggara pelayanan pengadilan wajib menanggapi pengaduan masyarakat paling larnbat 14 (empat belas) hari sejak pengaduan diterima yang sekurang-kurangnya berisi informasi lengkap atau tidak lengkapnya materi aduan
7. Dalam hal materi aduan tidak lengkap, pengadu melengkapi materi aduannya selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak menerima tanggapan dari penyelenggara sebagaimana diinformasikan oleh pihak penyelenggara.
8. Dalam hal berkas pengaduan tidak dilengkapi dalam waktu 30 (tiga puluh) hari maka pengadu dianggap mencabut pengaduannya.
9. Dalam hal pengaduan tidak ditanggapi oleh penyelenggara pengaduan sesuai dengan ketentuan, maka pengadu dapat menyampaikan laporan kepada Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI.
10. Badan Pengawasan MA dapat mengambil alih pengaduan atas pelayanan pengadilan yang ditujukan kepada penyelenggara dalam hal pengaduan tersebut dianggap penting oleh Mahkamah Agung untuk segera diselesaikan, atau dalam hal Penyelenggara lalai dan atau tidak tepat waktu dalam menyelesaikan pengaduan tersebut.
11. Setiap Penyelenggara Pelayanan Pengadilan wajib mengumumkan Rekapitulasi penyelesaian pengaduan pelayanan publik kepada masyarakat melalui media yang mudah diakses oleh masyarakat. Hal-hal yang diumumkan meliputi: jumlah pengaduan yang masuk, jenis-jenis pengaduan yang masuk, status penanganan pengaduan.