Makassar – Humas : Ketua Mahkamah Agung Prof.Dr.M.Hatta Ali, SH., MH didampingi oleh Wakil Ketua Mahkamah Agung Bidang Yudisial, dan para Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum, Agama dan Militer dan Tata Usaha Negara menyerahkan sertifikasi Akreditasi Penjaminan Mutu kepada 261 Pengadilan tingkat Banding dan Tingkat Pertama, bertempat di ballroom Hotel Clarion, 29/11/2017.

Penyerahaan sertifikasi akreditasi penjaminan mutu kali ini sungguh merupakan momentum yang istimewa, dimana penyerahaan sertifikasi akreditasi penjaminan mutu tidak hanya diberikan kepada badan Peradilan umum, melainkan diberikan juga kepada Pengadilan Agama, Militer dan Tata Usaha Negara.

Dalam sambutannya ketua Mahkamah Agung menjelaskan bahwa sertifikasi akreditasi penjaminan mutu ini harus dimiliki oleh setiap Pengadilan, baik Pengadilan Umum, Agama, Militer dan Tata Usaha Negara, juga akan sebagai penilaian bagi para pimpinan Pengadilan dalam promosi dan mutasi.

Sedangkan Direktur Jenderal Peradilan Umum mengingatkan kepada seluruh pimpinan Pengadilan Baik Tingkat Banding dan Pertama, bahwa akreditasi mendorong optimalisasi sarana, prasarana dan sistem manajemen untuk mewujudkan performa, kinerja dan pelayanan publik yang prima, bukan bermewah mewahan apalagi memaksanakan diri untuk mewujudkan tampilan yang hebat dengan mengunakan anggaran di luar DIPA.

Pengadilan sebagai benteng terakhir penegak hukum harus terus menerus memperbaiki sistem Pengadilan guna meningkatkan kepercayaan publik, salah satu wujud dari Badan peradilan yang Agung adalah Pengadilan yang berorientasi pada pelayanan publik yang prima, tutur Ketua Mahkamah Agung.

Hadir dalam acara tersebut Wakil Ketua Mahkamah  Agung, Pejabat Eselon I, II, para ketua Pengadilan Tingkat Banding, Tingkat pertama. Adapun rincian 4 lingkungan Peradilan yang menerima sertifikasi Akreditasi Penjaminan Mutu sebagai berikut :

1. 5 Pengadilan Tinggi dengan Akreditasi A
2. 3 Pengadilan Tinggi dengan Akreditasi B
3. 107 Pengadilan Negeri dengan Akreditasi A
4. 38 Pengadilan Negeri dengan Akreditasi B
5. 82 Mahkamah Syariah / Pengadilan Agama dengan Akreditasi A
6. 16 Mahkamah Syariah / Pengadilan Agama dengan Akreditasi B
7. 1 Pengadilan Militer dengan Akreditasi A
8. 4 Pengadilan Militer dengan Akreditasi B
9. 2 Pengadilan Tata Usaha Negara dengan Akreditasi A
10. 3 Pengadilan Tata Usaha Negara dengan Akreditasi B

Bandung,  13 Desember  2017
KUNJUNGAN KOMISI III DPR RI DI LINGKUNGAN PERADILAN JAWA BARAT

           
Bandung, 13/12/2017. Kunjungan kerja DPR RI Komisi III di lingkungan peradilan di wilayah Jawa Barat pada hari Rabu, 13 Desember 2017 di awali dengan makan malam pada pukul 18:30 WIB dilanjutkan dengan acara pertemuan pada jam 20:00 s.d 22:00 yang dipimpin oleh Ketua Tim Drs. H. Hasrul Azwar, M,M.  Komisi III DPR RI yang diwakili oleh: H. Ahmad Zacky Siradj (Golkar), Dr, Saeful Bahri Ruray, SH, MH, H. Bahrudin Nasori, S,SI, MM, Drs., Drs, Taufiqulhadi, M,Si dll, sedangkan dari Peradilan pada 4 lingkungan Peradilan di Provinsi Jawa Barat lengkap dihadiri pimpinan, yaitu : Ketua PT Jawa Barat, KPTA Jawa Barat, KPTUN Bandung dan Kadilmil Bandung berserta jajarannya.  

Dalam pertemuan tersebut, masing-masing pimpinan dari empat lingkungan peradilan di provinsi Jawa Barat menyampaikan paparannya terutama terkait pertanyaan komisi III DPR-RI mengenai Anggaran dan realisasi serta kendala yang dihadapi pada tahun anggaran 2017, alokasi anggaran dan belanja perioritas pada TA 2018 dan kebutuhan anggaran yang masih diperlukan dalam upaya optimalisasi tugas dan fungsi peradian serta pengawasan terutama yang terkait dengan perkara-perkara yang menonjol dan permasalahan eksekusi.

Ketua PTA Jawa Barat Drs. H. bahrussam Yunus, SH, MH menyampaikan prioritas belanja modal yanag sampai ini belum teralokasikan antara lain :
-    Pembangunan gedung pengadilan Agama yang belum prototype, yaitu PA Sumedang, Kuningan dan Sukabumi
-    Pembangunan Rumah Dinas pimpinan dan Hakim Peradilan Agama di Wialayah Jawa Barat yang belum ada.

selain itu Ketua PTA menyampaikan masalah pelaksanaan eksekusi di Pengadilan Agama antara lain:
-    Eksekusi lelang yang tidak ada peminatnya
-    tidak ada standar biaya untuk appraisal/jasa penaksir dari harga objek eksekusi

Tanggapan Komisi III DPR-RI atas berbagai permasalahan yang disampaikan, cukup memuaskan terutama terkait dengan rencana pengurangan usia pensiun Hakim, Komisi III DPR khususnya yang hadir pada acara tersebut sepakat akan mempertimbangkan dan mengusulkan, bahwa usia pensiun Hakim tidak berubah, disisi lain juga masalah anggaran  akan terus diperjuangkan peningkatannya, karena saat ini masih memprihatinkan belum ada keberpihakan anggaran pada lembaga peradilan.

Pada akhir petemuan para pimpinan dari masing-masing 4 lingkungan peradilan menyampaikan, bahwa perdilan di provinsi Jawa barat terus berupaya meningkatkan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat khusunnya pencari keadilan yang dibuktikan dengan berbagai penghargaan yang sudah diterima Mahkamah Agung dan Badan Peradilan dibawahnya dan terakhir mengharafkan dukungan DPR RI khususnya Komisi III dapat mencarikan solusi atas berbagai kendala dapat diatasi, sehingga pelayanan semakin meningkat. (wwn)

Bandung, Bertempat di Aula Pengadilan TInggi Agama Jawa Barat (12/12/17), Seluruh Administrator atau Tenaga Informasi Teknologi (IT) Sistem Penelusaran Perkara atau yang sebut SIPP Warga Peradilan Agama Wilayah Pengadilan TInggi Agama Jawa Barat telah melakukan pembaharuan Aplikasi SIPP ke Versi 3.20 Secara Serentak. Hal ini sesuai instruksi Ketua Mahkamah Agung RI Bapak Prof. Dr. Hatta Ali, S.H.M.H. "Sebelum ayam berkokok pada 1 Januari 2018 Seluruh Warga Peradilan di 4 Lingkungan Mahkamah Agung RI Sudah memakai atau menggunakan Aplikasi SIPP Versi 3.20

Bandung, Telah digelar kongres luar biasa PTWP, hadir dalam acara tersebut, YM Wakil Ketua Mahkamah Agung RI Bidang Yudisial, Ketua Umum PTWP Pusat, Wakil Ketua PTWP dan Sekretaris PTWP, YM. Para Hakim Agung, Yth. Para Ketua Pengadilan Tingkat Banding dan Perwakilan PTWP daerah, acara diawali dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya, Hymne dan Mars PTWP, dilanjutkan dengan laporan Ketua Panitia pelaksanaan Kongres PTWP yang di sampaikan oleh YM. I Gusti Agung Sumanantha, S.H., M.Hum., dilanjutkan dengan sambutan dan pengarahan dari Wakil Ketua Mahkamah Agung RI bidang Yudisial YM. Dr. Syarifuddin, S.H., M.H. dan diakhiri dengan pembacaan do'a oleh Bapak H. A. Halim Husen S.H.,M.H.

dalam Kongres Luar biasa yang diselengarakan bertepatan dengan pertandingan PTWP perorangan Piala Ketua Mahkamah Agung RI di Bandung telah menghasilkan beberapa point penting, terutama terikait dengan kepengurusan PTWP Pusat yang berakhir pada tahun 2017 ini, namun dengan pertimbangan dan landasan sesuai dengan AD/ART seluruh peserta kongres menyetujui agar kepengurusan PTWP Pusat tambah 1 tahun kedepan dan dapat mengelar perheatan akbar pertandingan beregu PTWP Mahkamah Agung RI, berikut foto-foto kegiatan Kongres Luarbiasa PTWP Mahakamah Agung RI.

Bandung, Bertempat di Hotel Horison, Seluruh Ketua ,Wakil Ketua, Panitera dan Sekretaris Peradilan Agama Seluruh indonesia melaksanakan Silaturahmi Nasional. acara yang berlangsung pada pukul 19.30 sampai dengan selesai ini bersipat semiformal, dimana telah berlangsung acara turnamen PTWP 2017 pada pagi hari dan berlangsung ke pertandingan perorangan dan yang telah dibuka oleh Ketua Mahkamah Agung RI. dalam pertemuan ini dihadiri oleh Ketua Kamar Agama Bapak Amran Suadi, Hakim Agung Bapak Purwosusilo, Dirjen Badilag Bapak Abdul Manan, dan Sesepuh mantan Ketua Kamar Agama Bapak Abdul Manan.