KPTA JAWA BARAT MEMBUKA SECARA RESMI
TURNAMEN TENIS KPTA CUP KE V DAN MUSYAWARAH DAERAH
PTWP PTA JAWA BARAT TAHUN 2018 DI KOTA TASIKMALAYA
Persatuan Tenis Warga Pengadilan (PTWP) Daerah Pengadilan Tinggi Agama Jawa Barat menggelar upacara Pembukaan Turnamen Tenis KPTA Cup ke V dan Musyawarah Daerah PTWP Daerah PTA Jawa Barat di lapangan Balai Kota Tasikmalaya yang dihadiri oleh Ketua dan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Agama Jawa Barat, Walikota Tasikmalaya dan unsur Forkompinda Kota Tasikmalaya dan diikuti peserta dari 26 kontingen PTWP Cabang Pengadilan Agama dan Cabang PTWP PTA Jawa Barat;
Upacara pembukaan berjalan khidmat dan meriah yang diawali dengan atraksi Marching Band Djarum Black Kota Tasikmalaya dan defile barisan 26 kontingen Cabang PTWP PA dan Cabang PTWP PTA Jawa Barat dari gedung serbaguna menuju lapangan Walikota Tasikmalaya.
Dalam sambutannya Walikota Tasikmalaya Drs. H. Budi Budiman menyampaikan ucapan terima kasih telah menjadikan Kota Tasikmalaya sebagai tuan rumah dalam acara Turnamen KPTA Cup ke V dan Musda PTWP Daerah PTA Jawa Barat, lanjutnya Walikota mengharapkan kegiatan ini menjadi ajang silaturrahmi merekatkan tali persaudaraan dan dalam rangka mengenal daerah Kota Tasikmalaya yang terkenal dengan kota santri, kota yang kaya dengan jasa dan kreatif juga sebagai kota industri, antara lain industri batik, bordir, Kelom geulis, payung geulis dan kuliner, sehingga peserta turnamen PTWP se Jawa Barat jangan sampai terlewatkan untuk mengunjunginya;
Ketua Pengadilan Tinggi Agama Jawa Barat Drs. H. Bahrussam Yunus, SH, MH. memberikan sambutan dan sekaligus membuka secara resmi Turnamen KPTA Cup ke V dan Musyawarah Daerah (MUSDA) PTWP Daerah PTA Jawa Barat di Kota Tasikmalaya dengan ditandai pemijitan tombol sirineu dan pelepasan balon didampingi oleh Walikota dan Forkompinda Kota Tasikmalaya.
Dalam sambutannya Ketua PTA Jawa Barat menyampaikan bahwa Turnamen Tenis KPTA Cup ini dilaksanakan sebagai realisasi program kerja PTWP Daerah PTA Jawa Barat tahun 2018, dengan harapan menjadi motivasi untuk kita dalam rangka meningkatkan PTWP Daerah PTA Jawa Barat lebih berprestasi lagi di turnamen Nasional Mahakamah Agung paling tidak dapat mempertahankan yang sudah kita raih pada tahun 2018 di Bali;
Kegiatan ditutup dengan pembacaan do’a dan dilanjutkan dengan eksibisi Tenis KPTA dengan Walikota Tasikmalaya di Lapangan Tenis BCA Tasikmalaya.
KUNJUNGAN KERJA KOMISI III DPR RI DENGAN EMPAT LINGKUNGAN PERADILAN PROVINSI JAWA BARAT
BANDUNG– HUMAS. Senin, 17 Desember 2018 Rapat Kerja Reses Masa Persidangan II Tahun Sidang 2018-2019 dilaksanakan di Kantor POLDA Jawa Barat dengan Ketua Rombongan Erma Suryani Manik, SH dari Fraksi Partai Demokrat. Rapat yang dimulai pada pukul 09.00 WIB dihadiri oleh Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Barat beserta para Ketua Pengadilan Negeri sewilayah Jawa Barat, Ketua Pengadilan Tinggi Agama Jawa Barat beserta para Ketua Pengadilan Agama sewilayah Jawa Barat, Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung, Kepala Pengadilan Militer II-09 Bandung, Kepala Kanwil Kemenkumham Jawa Barat, Kejaksaan Tinggi Jawa Barat dan (11) sebelas anggota Komisi III diantaranya:
- Risa Mariska, SH dari Fraksi Partai PDI Perjuangan
- Drs. M. Nurdin, MM dari Fraksi Partai PDI Perjuangan
- Drs. M. Erwin TPL Tobing dari Fraksi Partai PDI Perjuangan
- Drs. H. Ahmad Zacky Siradj dari Fraksi Partai Golkar
- Dr. Saiful Bahri Ruray, SH ., M.Si dari Fraksi Partai Golkar
- H. Bahrudin Nasori, SSI., MM dari Fraksi Partai PKB
- H. TB. Soenmandjaja dari Fraksi Partai PKS
- H. M. Amir Uskara, M. Kes dari Fraksi Partai PPP
- H. M. Ali Umri, SH ., M.Kn dari Fraksi Partai Nasdem
- Samsudin Siregar, SH dari Fraksi Partai Hanura
- Ir. H. Mulyadi dari Fraksi Partai Demokrat
- H. Ateria Dahlan, ST., SH., MH dari Fraksi Partai PDI Perjuangan
Setelah rapat kerja dibuka oleh ketua tim komisi III DPR, paparan pertama dari Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Barat H. Arwan Byrin, SH., MH yang menjelaskan tentang penghargaan yang diterima PT Bandung dan pengadilan tingkat pertama sewilayah Jawa Barat diantaranya:
- PT Bandung memperoleh sertifikat ISO 9001:2015.
- PT Bandung dan PN sewilayah Jawa Barat mendapat akreditasi Penjaminan Mutu Sebanyak 22 satker.
- Penghargaan untuk Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) dari Ditjen Badilum seperti PN Bekasi, PN Cibinong, PN Depok dan PN Kuningan.
- PT Bandung mendapat penghargaan Zona Integritas Wilayah Bebas Korupsi dari KemenPAN RB.
Selain penghargaan yang diperoleh, KPT Jawa Barat menjelaskan kendala yang dihadapi seperti belum memadainya kantor yang baru diresmikan pada tanggal 22 Oktober 2018 di Melonguane yaitu PN Cikarang dan PN Banjar. PN Cikarang hanya mempunyai tempat sidang lama dengan gudang dibelakangnya sedangkan jumlah perkara pidana 130, perdata 34 dan 8 perkara anak sampai saat ini. Kantor PN Banjar merupakan rumah yang dikontrak oleh Pemda dan listrik yang di curi.
Menanggapi paparan KPT Jawa Barat, ketua Rombongan Erma meminta Polres Ciamis untuk menjamin keamanan kantor PN Banjar dan Polda Metro Jaya untuk para penegak hukum PN Cikarang.
Selanjutnya paparan dari Ketua Pengadilan Tinggi Agama Jawa Barat Drs. H. Bahrussam Yunus, SH ., MH yang menjelaskan tentang kendala yang dihadapi yaitu mayoritas tidak adanya rumah dinas hakim untuk pengadilan tingkat banding dan pertama wilayah Jawa Barat.
Menanggapi paparan dari KPTA Jawa Barat, ketua rombongan Erma menyarankan agar PTA berkoordinasi dengan Kementerian PUPR untuk membangun rumah dinas bagi para hakim dengan menyesuaikan spesifikasi bangunan rumah dinas pada pengadilan tingkat banding sampai tingkat pertama.
Paparan dari Kepala Pengadilan Militer II-09 Bandung Kolonel Chk Budi Purnomo, SH., MH yang menjelaskan kendala yang dihadapi yaitu kurangnya anggaran untuk perawatan gedung seperti ketika musim hujan kantor Dilmil II-09 banjir setinggi lutut dan atap yang bocor sehingga berdampak pada penyimpanan arsip dan sudah 4 tahun tidak ada anggaran untuk membayar tim ahli untuk menyelasaikan perkara dan ahli pembaca jejak teroris.
Paparan dari KPTUN Bandung, Dr. H. Hari Sugiharto, SH ., MH yang menjelaskan kendala yang dihadapi diantaranya tidak layaknya rumah dinas hakim TUN, kurangnya personel SDM dan kendaraan dinas untuk mendukung kelancaran tugas.
Acara rapat kerja diakhiri pada pukul 13.00 WIB dengan foto bersama mitra kerja komisi III DPR RI. (humas / YH / RV)
HUT KORPRI KE-47:
MELAYANI, BEKERJA DAN MENYATUKAN BANGSA
Bandung | www.pta-bandung.go.id
Bertempat di Lapang Upacara Pengadilan Tinggi Agama Jawa Barat, Jl. Soekarno Hatta No. 714 Bandung, Kamis (29/11) berlangsung upacara peringatan Hari Ulang Tahun KORPRI ke-47 tahun 2018 sesuai Surat Edaran Sekretaris Mahkamah Agung RI nomor: 1434/SEK/KS.00/11/2018 tanggal 26 November 2018.
Bertindak selaku Pemimpin Upacara yaitu Kasubag Perencanaan, Organisasi dan Tata Laksana, Wawan, S.A.P, M.M, dan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Jawa Barat, Drs. H. Bahrussam Yunus, S.H., M.H., selaku Pembina Upacara.
Sambutan KPTA Jawa Barat
Dalam pidatonya, KPTA menyampaikan sambutan tertulis Presiden Republik Indonesia yang pada intinya Presiden berpesan agar para anggota KORPRI senantiasa meningkatkan pelayanan terbaik kepada masyarakat, bangsa dan negara. Aparatur Sipil Negara juga harus melakukan banyak penyesuaian untuk mengantisipasi perubahan zaman terutama ketika dihadapkan pada perubahan sosial dan ekonomi yang sangat pesat.
Aparatur Sipil Negara diminta untuk tidak terjebak ego-sektoral, ego-organisai, atau ego-programnya masing-masing. Semua permasalahan yang ada di masyarakat bersifat lintas sektoral bahkan juga lintas daerah. Dengan berkolaborasi serta pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi, Presiden yakin Aparatur Sipil Negara bisa mengaktualisasikan baktinya secara lebih baik kepada masyarakat, bangsa dan negara.
Sejak pertama kali berdiri, KORPRI sebagai satu-satunya wadah bagi Pegawai Republik Indonesia selalu berupaya terus menerus dalam meneguhkan fungsinya sebagai perekat dan pemersatu bangsa, menjaga netralitas dan hanya berkomitmen tegak lurus terhadap kepentingan bangsa dan negara.
Sejalan dengan berlakunya Undang-Undang Aparatur Sipil Negara, KORPRI siap bertransformasi menjadi bagian integral dari pemerintah yang berperan menjaga kode etik dan standar profesi, mewujudkan jiwa korps sebagai pemersatu bangsa, memberikan perlindungan hukum, serta mengembangkan kesejahteraan anggota.
Peringatan HUT ke-47 KORPRI saat ini mengambil filosofi bambu yang akarnya menjadi perekat tanah merupakan simbol memperokokoh dan mempersatukan bangsa. Bambu yang subur di Indonesia tumbuh secara berumpun merupakan simbol solidaritas dan kebersamaan. (NK)
Kegiatan Monitoring dan Evaluasi atas Pelaksanaan Penyusunan Laporan Keuangan Berbasis Akrual Semester I TA 2018 pada Satuan Kerja Mahkamah Agung RI
Korwil Jawa Barat
Bandung, Liputan.pta-bandung.go.id| Mahkamah Agung Republik Indonesia kembali menyelenggarakan Kegiatan Monitoring dan Evaluasi, Asistensi Pelaksanaan Penyusunan Laporan Keuangan Berbasis Akrual TA 2018 yang bertempat di Aula Pengadilan Tinggi Agama Jawa Barat selaku Koordinator Wilayah Jawa Barat, yang berlangsung mulai hari ini 26 November s.d 30 November 2018.
Acara ini dibuka oleh Kepala Bagian Umum dan Keuangan Pengadilan Tinggi Agama Jawa Barat, Rustandi, S.Ag. dan dilanjutkan oleh Kasub Akuntansi dan Pelaporan Wilayah II pada Biro Keuangan Mahkamah Agung RI, Nugroho Urip Widodo.SH.M.Hum. Dalam sambutannya Keduanya, mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada para operator SAIBA dan SIMAK-BMN atas kerja kerasnya, Mahkamah Agung R.I untuk yang ke 6 (enam) kalinya telah berhasil kembali mendapatkan opini WTP dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) pada tanggal 30 Juni 2018 yang lalu. Penghargaan yang didapatkan ini tentunya tidak terlepas dari kerja keras para operator di setiap Satuan Kerja dalam melakukan sinkronnisasi Laporan Keuangannya. Tentunya kerja sama yang sangat baik ini sangat diperlukan dan ditingkatkan lagi pada laporan keuangan semester II TA 2018. Koordinasi di satker perlu di tingkatkan antara Kasir, Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran dan Operator agar Output dan Outcome yang laporkan benar-benar Valid.
Dalam acara ini tersebut juga di tekankan hal-hal yanh harus diperhatikan dan dimonitor setiap bulan pada e-Rekon & LK Tahun 2018 antara lain :
- Transaksi Dalam Konfirmasi
- Rekonsiliasi Internal
- Transfer Masuk dan Transfer Keluar
- Persediaan / Aset Belum Diregister
- Jurnal Tidak Normal
- Pagu Minus dan Pengembalian Belanja Minus
- Jurnal Tidak Lazim
- Daftar BMN
Dalam kegiatan tersebut, setiap Satuan Kerja yang diwakili oleh para Operator SAIBA dan SIMAK-BMN melakukan sinkron data dengan tingkat Koordinator Wilayah Walaupun masih terdapat beberapa kendala pada waktu sinkron data, pada umumnya dalam kegiatan ini semuanya berjalan dengan lancar. Pada hari pertama kegiatan ini diikuti oleh 18 Satuan Kerja, dan pada hari kedua dan ketiga masing-masing diikuti oleh 16 Satuan Kerja.
KUNJUNGAN AKADEMIK UIN JAKARTA:
Meningkatkan Kompetensi Lulusan Yang Diharapkan Lembaga Pengadilan Agama
Bandung | www.pta-bandung.go.id
Kamis (15/11) Pengadilan Tinggi Agama Jawa Barat mendapat kunjungan mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta sebanyak 120 orang. Ketua Prodi, Dr. H. Abdul Halim, M.Ag, menyampaikan maksud kunjungan tersebut adalah untuk melihat secara langsung sistem kerja di pengadilan yang selama ini telah dipelajari di bangku kuliah, serta untuk memperbarui pengetahuan seputar pengadilan agama.
Sambutan Dr. H. Abdul Halim, M.Ag. (kiri), Penerimaan dari Drs. H. Mardiana Muzhaffar, S.H., M.H.
Acara yang bertempat di Ruang Sidang Utama Pengadilan Tinggi Agama Jawa Barat, Jl. Soekarno Hatta No. 714 Bandung ini diterima secara resmi oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Agama Jawa Barat, Drs. H. Mardiana Muzhaffar, S.H, M.H. yang dalam pidato sambutannya, WKPTA mengucapkan terima kasih atas kepercayaan UIN Jakarta telah memilih PTA Jawa Barat sebagai tempat kunjungan.
Para mahasiswa peserta Kunjungan Akademik UIN Jakarta
Dalam acara yang digelar pukul 13.00 tersebut berlangsung pula kuliah umum yang disampaikan oleh Hakim Pengadilan Agama Bandung, Dr. H. Kamaludin. Beliau menyampaikan materi yang berkaitan dengan Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yaitu mengenai administrasi peradilan, hukum materiil yang berisi tentang perkawinan, ekonomi syariah, harta bersama, waris, dll. Sebagai tambahan beliau memaparkan mengenai kompetensi lulusan yang diharapkan bagi lembaga peradilan agama yaitu harus mempunyai pengetahuan dan keterampilan dalam bidang administrasi peradilan agama, hukum acara perdata/hukum formil, serta hukum materiil yang terkait dengan tugas dan kewenangan pengadilan agama.
Dalam kesempatan tersebut, WKPTA Jawa Barat juga menyampaikan materi yang intinya mengenai kompetensi tenaga peradilan dan teknis berperkara yang manajemennya perlu ditingkatkan. (NK)