Bandung, 12 November 2026 - Pengadilan Tinggi Agama (PTA) Bandung bekerja sama dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Badan Strategi Kebijakan dan Pendidikan dan Pelatihan Hukum dan Peradilan (BSDK) Mahkamah Agung RI menyelenggarakan kegiatan Monitoring dan Evaluasi (Monev) Pascapelatihan Penguatan Integritas dan Antikorupsi Mahkamah Agung (PRISMA) Batch I hingga III, Kamis 12/11/2026.
Kegiatan dimulai pada pukul 10.00 WIB, berlangsung di Aula PTA Bandung yang diikuti oleh 20 peserta alumni PRISMA dari lingkungan peradilan agama di Wilayah Hukum PTA Bandung. Kegiatan ini dihadiri oleh Ketua PTA Bandung, Wakil Ketua PTA Bandung, Hakim Tinggi Yustisial BSDK Mahkamah Agung RI, Bapak Dr. Drs. Abdul Hadi, M.H.I., serta Kepala Sekretariat Bidang Pendidikan dan Peran Serta Masyarakat KPK, Bapak Guntur Kusmeiyano, S.E., M.Si., CSEP, CRMO, bersama tim dari KPK dan BSDK Mahkamah Agung RI. turut hadir bawahan dari masing-masing peserta.
Kegiatan diawali dengan sambutan oleh Ketua PTA Bandung, Dr. H. Abd. Hakim, M.H.I. Dalam sambutannya, beliau menyampaikan bahwa integritas merupakan fondasi utama dalam penyelenggaraan peradilan. Sebagai aparatur peradilan agama mempunyai tugas dan mengemban amanah yang sangat besar karena tugas dan kewenangannya bersentuhan langsung dengan kepentingan masyarakat, khususnya dalam perkara keluarga, kewarisan, dan berbagai persoalan hukum lainnya.
keikutsertaan dalam pelatihan PRISMA bukanlah tujuan akhir, melainkan titik awal perubahan perilaku. Pengetahuan dan pemahaman yang diperoleh peserta harus diwujudkan dalam tindakan nyata, baik dalam pelayanan kepada masyarakat, pengelolaan anggaran, pengambilan keputusan, maupun pengawasan terhadap aparatur ungkap KPTA Bandung
Disamping itu Ketua PTA Bandung juga menekankan pentingnya keteladanan pimpinan dalam membangun budaya integritas.
Keberhasilan pelatihan tidak cukup diukur dari jumlah peserta atau sertifikat yang diperoleh, tetapi harus terlihat dari perubahan nyata yang dirasakan oleh organisasi dan masyarakat pencari keadilan. tegasnya
Selanjutnya sambutan disampaikan oleh Kepala Sekretariat Bidang Pendidikan dan Peran Serta Masyarakat KPK, Bapak Guntur Kusmeiyano, S.E., M.Si., CSEP, CRMO. Dalam arahannya, beliau menyampaikan bahwa peradilan agama memiliki kedudukan yang sangat dekat dengan kehidupan masyarakat. Perkara yang ditangani menyangkut urusan keluarga, warisan, dan kehidupan sehari-hari. Oleh karena itu, hakim dan aparatur peradilan agama memiliki tanggung jawab besar untuk menjaga kejujuran, amanah, dan integritas dalam menjalankan tugas.
Pelatihan antikorupsi tidak boleh berhenti di ruang kelas. Keberhasilannya harus diukur melalui penerapan nilai-nilai antikorupsi dalam pekerjaan sehari-hari dan perubahan perilaku peserta setelah mengikuti pelatihan.
Lebih lanjut, beliau menegaskan bahwa kegiatan Monev bukan merupakan pemeriksaan ataupun upaya mencari kesalahan. Kegiatan ini bertujuan mengukur tingkat kemanfaatan pelatihan sekaligus memperoleh masukan untuk menyempurnakan program pendidikan dan penguatan integritas pada masa mendatang.
Penilaian Menggunakan Metode 360 Derajat
Untuk memperoleh gambaran yang lebih menyeluruh dan objektif, pelaksanaan Monev PRISMA dilaksanakan menggunakan metode penilaian 360 derajat. Melalui pengisian instrumen kuesioner melibatkan peserta, atasan langsung, bawahan, dan rekan sejawat. Dengan metode tersebut, penerapan nilai-nilai integritas peserta dapat dinilai dari berbagai sudut pandang berdasarkan interaksi dan pengalaman kerja sehari-hari.
Selain pengisian kuesioner, tim Monev dari KPK dan BSDK Mahkamah Agung RI juga melaksanakan wawancara mendalam kepada atasan dan rekan sejawat terpilih. Wawancara ini dilakukan dalam rangka memperoleh informasi lebih lanjut mengenai perubahan perilaku, penerapan rencana aksi, serta tantangan yang dihadapi peserta dalam membangun budaya antikorupsi di satuan kerja masing-masing.
Harapan dari kegiatan ini, bahwa pelatihan PRISMA tidak hanya meningkatkan pemahaman peserta, tetapi juga mendorong perubahan perilaku yang berkelanjutan. Para alumni diharapkan mampu menjadi penggerak integritas dan teladan di satuan kerja masing-masing dengan membangun lingkungan kerja yang jujur, disiplin, transparan, profesional, dan bebas dari praktik korupsi.
Kegiatan Monev PRISMA ini sekaligus menjadi wujud sinergi antara KPK dengan Mahkamah Agung RI dalam memperkuat pendidikan antikorupsi serta mewujudkan lembaga peradilan yang bersih, berintegritas, dan semakin dipercaya oleh masyarakat.