HUT KORPRI KE-47:
MELAYANI, BEKERJA DAN MENYATUKAN BANGSA
Bandung | www.pta-bandung.go.id
Bertempat di Lapang Upacara Pengadilan Tinggi Agama Jawa Barat, Jl. Soekarno Hatta No. 714 Bandung, Kamis (29/11) berlangsung upacara peringatan Hari Ulang Tahun KORPRI ke-47 tahun 2018 sesuai Surat Edaran Sekretaris Mahkamah Agung RI nomor: 1434/SEK/KS.00/11/2018 tanggal 26 November 2018.
Bertindak selaku Pemimpin Upacara yaitu Kasubag Perencanaan, Organisasi dan Tata Laksana, Wawan, S.A.P, M.M, dan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Jawa Barat, Drs. H. Bahrussam Yunus, S.H., M.H., selaku Pembina Upacara.
Sambutan KPTA Jawa Barat
Dalam pidatonya, KPTA menyampaikan sambutan tertulis Presiden Republik Indonesia yang pada intinya Presiden berpesan agar para anggota KORPRI senantiasa meningkatkan pelayanan terbaik kepada masyarakat, bangsa dan negara. Aparatur Sipil Negara juga harus melakukan banyak penyesuaian untuk mengantisipasi perubahan zaman terutama ketika dihadapkan pada perubahan sosial dan ekonomi yang sangat pesat.
Aparatur Sipil Negara diminta untuk tidak terjebak ego-sektoral, ego-organisai, atau ego-programnya masing-masing. Semua permasalahan yang ada di masyarakat bersifat lintas sektoral bahkan juga lintas daerah. Dengan berkolaborasi serta pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi, Presiden yakin Aparatur Sipil Negara bisa mengaktualisasikan baktinya secara lebih baik kepada masyarakat, bangsa dan negara.
Sejak pertama kali berdiri, KORPRI sebagai satu-satunya wadah bagi Pegawai Republik Indonesia selalu berupaya terus menerus dalam meneguhkan fungsinya sebagai perekat dan pemersatu bangsa, menjaga netralitas dan hanya berkomitmen tegak lurus terhadap kepentingan bangsa dan negara.
Sejalan dengan berlakunya Undang-Undang Aparatur Sipil Negara, KORPRI siap bertransformasi menjadi bagian integral dari pemerintah yang berperan menjaga kode etik dan standar profesi, mewujudkan jiwa korps sebagai pemersatu bangsa, memberikan perlindungan hukum, serta mengembangkan kesejahteraan anggota.
Peringatan HUT ke-47 KORPRI saat ini mengambil filosofi bambu yang akarnya menjadi perekat tanah merupakan simbol memperokokoh dan mempersatukan bangsa. Bambu yang subur di Indonesia tumbuh secara berumpun merupakan simbol solidaritas dan kebersamaan. (NK)
Kegiatan Monitoring dan Evaluasi atas Pelaksanaan Penyusunan Laporan Keuangan Berbasis Akrual Semester I TA 2018 pada Satuan Kerja Mahkamah Agung RI
Korwil Jawa Barat
Bandung, Liputan.pta-bandung.go.id| Mahkamah Agung Republik Indonesia kembali menyelenggarakan Kegiatan Monitoring dan Evaluasi, Asistensi Pelaksanaan Penyusunan Laporan Keuangan Berbasis Akrual TA 2018 yang bertempat di Aula Pengadilan Tinggi Agama Jawa Barat selaku Koordinator Wilayah Jawa Barat, yang berlangsung mulai hari ini 26 November s.d 30 November 2018.
Acara ini dibuka oleh Kepala Bagian Umum dan Keuangan Pengadilan Tinggi Agama Jawa Barat, Rustandi, S.Ag. dan dilanjutkan oleh Kasub Akuntansi dan Pelaporan Wilayah II pada Biro Keuangan Mahkamah Agung RI, Nugroho Urip Widodo.SH.M.Hum. Dalam sambutannya Keduanya, mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada para operator SAIBA dan SIMAK-BMN atas kerja kerasnya, Mahkamah Agung R.I untuk yang ke 6 (enam) kalinya telah berhasil kembali mendapatkan opini WTP dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) pada tanggal 30 Juni 2018 yang lalu. Penghargaan yang didapatkan ini tentunya tidak terlepas dari kerja keras para operator di setiap Satuan Kerja dalam melakukan sinkronnisasi Laporan Keuangannya. Tentunya kerja sama yang sangat baik ini sangat diperlukan dan ditingkatkan lagi pada laporan keuangan semester II TA 2018. Koordinasi di satker perlu di tingkatkan antara Kasir, Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran dan Operator agar Output dan Outcome yang laporkan benar-benar Valid.

Dalam acara ini tersebut juga di tekankan hal-hal yanh harus diperhatikan dan dimonitor setiap bulan pada e-Rekon & LK Tahun 2018 antara lain :
- Transaksi Dalam Konfirmasi
- Rekonsiliasi Internal
- Transfer Masuk dan Transfer Keluar
- Persediaan / Aset Belum Diregister
- Jurnal Tidak Normal
- Pagu Minus dan Pengembalian Belanja Minus
- Jurnal Tidak Lazim
- Daftar BMN

Dalam kegiatan tersebut, setiap Satuan Kerja yang diwakili oleh para Operator SAIBA dan SIMAK-BMN melakukan sinkron data dengan tingkat Koordinator Wilayah Walaupun masih terdapat beberapa kendala pada waktu sinkron data, pada umumnya dalam kegiatan ini semuanya berjalan dengan lancar. Pada hari pertama kegiatan ini diikuti oleh 18 Satuan Kerja, dan pada hari kedua dan ketiga masing-masing diikuti oleh 16 Satuan Kerja.
KUNJUNGAN AKADEMIK UIN JAKARTA:
Meningkatkan Kompetensi Lulusan Yang Diharapkan Lembaga Pengadilan Agama
Bandung | www.pta-bandung.go.id
Kamis (15/11) Pengadilan Tinggi Agama Jawa Barat mendapat kunjungan mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta sebanyak 120 orang. Ketua Prodi, Dr. H. Abdul Halim, M.Ag, menyampaikan maksud kunjungan tersebut adalah untuk melihat secara langsung sistem kerja di pengadilan yang selama ini telah dipelajari di bangku kuliah, serta untuk memperbarui pengetahuan seputar pengadilan agama.

Sambutan Dr. H. Abdul Halim, M.Ag. (kiri), Penerimaan dari Drs. H. Mardiana Muzhaffar, S.H., M.H.
Acara yang bertempat di Ruang Sidang Utama Pengadilan Tinggi Agama Jawa Barat, Jl. Soekarno Hatta No. 714 Bandung ini diterima secara resmi oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Agama Jawa Barat, Drs. H. Mardiana Muzhaffar, S.H, M.H. yang dalam pidato sambutannya, WKPTA mengucapkan terima kasih atas kepercayaan UIN Jakarta telah memilih PTA Jawa Barat sebagai tempat kunjungan.
Para mahasiswa peserta Kunjungan Akademik UIN Jakarta
Dalam acara yang digelar pukul 13.00 tersebut berlangsung pula kuliah umum yang disampaikan oleh Hakim Pengadilan Agama Bandung, Dr. H. Kamaludin. Beliau menyampaikan materi yang berkaitan dengan Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yaitu mengenai administrasi peradilan, hukum materiil yang berisi tentang perkawinan, ekonomi syariah, harta bersama, waris, dll. Sebagai tambahan beliau memaparkan mengenai kompetensi lulusan yang diharapkan bagi lembaga peradilan agama yaitu harus mempunyai pengetahuan dan keterampilan dalam bidang administrasi peradilan agama, hukum acara perdata/hukum formil, serta hukum materiil yang terkait dengan tugas dan kewenangan pengadilan agama.
Dalam kesempatan tersebut, WKPTA Jawa Barat juga menyampaikan materi yang intinya mengenai kompetensi tenaga peradilan dan teknis berperkara yang manajemennya perlu ditingkatkan. (NK)
UPACARA PERINGATAN HARI PAHLAWAN KE -73 TAHUN 2018
PENGADILAN TINGGI AGAMA JAWA BARAT
Senin, 12/11/2018. Pkl. 08.00 WIB. Bertempat dihalaman Gedung Pengadilan Tinggi Agama Jawa Barat dilaksanakan Upacara Peringatan Hari Pahlawan ke -73 Tahun 2018 yang dikikuti oleh seluruh unsur pimpinan, para Hakim, para Pejabat Eselon II, Eselon III dan Eselon IV serta seluruh Pejabat Fungsional dan Aparatur Sipil Negara Pengadilan Tinggi Agama Jawa Barat.
Bertindak selaku Inspektur Upacara, Ketua Pengadilan Tinggi Agama Jawa Barat Bpk. Drs. H. Bahrussam Yunus, S.H., M.H. dengan Komandan Upacara Kasubag Umum dan Rumah Tangga PTA Jawa Barat Syarif Bastaman, SE.


Suharti, SH sebagai MC, Pembaca Teks Pancasila dan UUD 1945 Rachmad Irwanto Frans Suli, SH dan M. Iqbal, SH. Selama berlangsungnya upacara berjalan dengan lancar dan khidmat yang ditutup dengan do’a oleh Kosmara, SH.
"Diresmikannya pengadilan agama di Ngamprah termasuk dalam program 100 hari kerja kami (Aa-Hengky)," katanya setelah peresmian Pengadilan Agama Ngamprah, Senin (5/11/2018). Pemkab Bandung Barat, kata Aa Umbara, nantinya akan membangun gedung tersendiri untuk pengadilan agama tersebut, dengan mendapatkan kucuran anggaran dari pusat.
"Warga KBB sekarang enggak perlu ke Soreang lagi ketika mencari keadilan, hanya datang ke Masjid Ash-Sidiq dan nanti kami buatkan papan petunjuknya," ujarnya seraya menyebut bangunan Polres, Kodim, dan Kejaksaan akan berada di kompleks pemkab guna memudahkan pelayanan.
"Lewat Pengadilan Agama Cimahi juga kami sudah beritahu jika ada warga KBB yang datang mendaftar untuk disarankan datang ke komplek Pemda. Kami juga sosialisasikan ke camat, KUA, dan para dai," katanya.
Gedung pengadilan agama Ngamprah yang baru ini memiliki dua ruang sidang, dan satu ruang hakim. Senen juga mengakui masih ada kekurangan, tetapi hal tersebut sangatlah wajar. Pada pertengahan bulan ini, Senen juga menyebut peralatan-peralatan tambahan yang dibutuhkan, seperti tempat duduk akan datang.
"Kami punya 6 orang hakim. Dan perkiraan perkara untuk wilayah KBB ada 4.000 yang ditangani oleh 6 orang hakim per tahunnya," ujarnya.
sumber : tribun jabar
Warga Kabupaten Bandung Barat yang ingin mencari keadilan tidak perlu jauh-jauh ke Soreang, Kabupaten Bandung.
Kabupaten Bandung Barat kini memiliki pengadilan agama sendiri yang ada di Ngamprah, tepatnya di lantai satu Masjid Ash-Shidiq, di kompleks Pemkab Bandung Barat.
Artikel ini telah tayang di tribunjabar.id dengan judul Tak Perlu Jauh-jauh Mencari Keadilan, Kabupaten Bandung Barat Kini Punya Pengadilan Agama, http://jabar.tribunnews.com/2018/11/05/tak-perlu-jauh-jauh-mencari-keadilan-kabupaten-bandung-barat-kini-punya-pengadilan-agama.
Penulis: Muhamad Nandri Prilatama
Editor: taufik ismail
