Bandung, 17 Juli 2025 Tim dari Badan Strategi Kebijakan dan Pendidikan dan Pelatihan Hukum dan Peradilan pada Balai Diklat Mahkamah Agung RI mengunjungi Pengadilan Tinggi Agama Bandung untuk melakukan Audiensi dan Wawancara perihal “Rancangan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Tentang Pedoman Pengembangan Kompetensi Hakim Dan Aparatur Sipil Negara (ASN) Pada Mahkamah Agung Dan Badan Peradilan Yang Berada Di Bawahnya Melalui Jalur Pendidikan”.
YM Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Agama Bandung Drs. Asrofi, SH., MH., serta pegawai PTA Bandung menyambut baik Tim Pustrajak MA RI yang dipimpin oleh YM Hakim Tinggi Pustrajak MA RI Bapak Dr. Khoirul Anwar, S.Ag., M.H., lalu sebagai Anggota yaitu YM Ketua Pengadilan Agama Soreang Bapak Abu Jahid Darso Atmojo, Lc., L.L.M., Ph.D., Bapak Muhamad Zaky Albana sebagai ASDM Ahli Pertama pada Pustrajak MA RI, Bapak Novie Kurniawan Witianto, S.H., M.H. sebagai Kepala Sub Bidang Program Pusat Strategi Kebijakan Hukum dan Peradilan, dan Bapak Rizki Irza sebagai Staf Pustrajak MA RI.
Kegiatan ini dihadiri oleh YM Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Agama Bandung, YM Hakim Tinggi PTA Bandung, Panitera PTA Bandung, Para Kabbag PTA Bandung, Para Panmud PTA Bandung, Para Kasubbag PTA Bandung serta Bagian Kepegawaian PTA Bandung.
Adapun tujuan tim Pustrajak MA RI berkunjung ke Pengadilan Tinggi Agama Bandung yaitu sebagai salah satu badan peradilan yang dijadikan sampel audiensi dan wawancara perihal “Rancangan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Tentang Pedoman Pengembangan Kompetensi Hakim Dan Aparatur Sipil Negara (ASN) Pada Mahkamah Agung Dan Badan Peradilan Yang Berada Di Bawahnya Melalui Jalur Pendidikan”.
Dalam kegiatan audiensi ini Ketua Tim Pustrajak MA RI menyampaikan permohonan masukan dari para hakim tinggi PTA Bandung terhadap rancangan naskah Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI ini, agar dalam penyusunannya lebih rancangan ini lebih komprehensif dan dapat memenuhi kebutuhan untuk pengembangan kompetensi para Hakim dan ASN, selanjutnya para hakim tinggi memberikan masukan diantaranya :
- Pengembangan kompetensi melalui Pendidikan formal agar diadakan program beasiswa secara terbuka, sehingga para hakim dan ASN dapat meningkatkan kompetensinya secara gratis;
- Proses pengajuan izin belajar agar didelegasikan kepada Ketua Tingkat Banding sehingga dapat mempermudah dan dapat memangkas birokrasi;
- Melakukan Detasering (diperbantukan) bagi Hakim dan ASN selama menempuh Pendidikan di tempat yang lokasi yang dekat dengan kampus;
- Bagi Hakim dan ASN yang mendapatkan tugas belajar secara dinas (beasiswa) agar tetap dibayarkan tunjangannya selama menempuh Pendidikan, dan nilai pendidikan dapat dijadikan dasar untuk penilaian kinerja;
- Pengembangan Kompetensi diri melalui jalur pendidikan agar dijadikan bahan pertimbangan dalam Baperjakat atau penempatan hakim dan ASN.
Dengan banyaknya masukan dari para hakim tinggi, hal ini menunjukan keseriusan dalam menyelaraskan program pengembangan kompetensi Hakim dan ASN dengan kebutuhan organisasi, semoga Rancangan Surat Keputusan ini dapat segera terselesaikan sesuai dengan harapan kita semua. Selanjutnya acara diakhiri dengan foto bersama.
