
Bandung – Ketua Pengadilan Tinggi Agama (KPTA) Bandung, Dr. Abd. Hakim, M.H.I., secara resmi membuka kegiatan Diklat di Tempat Kerja (DDTK) Penyusunan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Tahun 2025 pada Selasa, 30 Desember 2025, yang diselenggarakan secara daring melalui Zoom Meeting.
Kegiatan tersebut turut dihadiri oleh Wakil Ketua PTA Bandung, Panitera, dan Sekretaris PTA Bandung, Pejabat Struktural PTA Bandung, serta para pimpinan Pengadilan Agama di wilayah hukum PTA Bandung yang mengikuti acara secara daring. Selain itu, kegiatan ini diikuti oleh Tim Penyusun SAKIP dari satuan kerja Pengadilan Agama Tingkat Pertama se-Wilayah Hukum Pengadilan Tinggi Agama Bandung.

Dalam sambutannya, KPTA Bandung menegaskan bahwa penyusunan SAKIP bukan hanya pemenuhan administrasi, tetapi merupakan wujud nyata komitmen lembaga peradilan agama dalam menghadirkan tata kelola kinerja yang transparan, terukur, berbasis data, dan berorientasi pada hasil (outcome).
“SAKIP adalah cerminan akuntabilitas kita kepada publik dan negara. Oleh karena itu, indikator kinerja harus relevan, SMART, dan didukung data yang valid, serta dilaporkan sesuai realisasi capaian kinerja, bukan sekadar formalitas,” ujar beliau.

KPTA Bandung juga menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada narasumber dari PTA Bandung, khususnya dari Jajaran Kepaniteraan dan Kesekretariatan, yang telah berperan aktif dalam memberikan pembinaan dan penguatan teknis secara berkelanjutan, guna memastikan satuan kerja memiliki standar pemahaman dan kualitas penyusunan SAKIP yang semakin meningkat setiap tahun.
Kegiatan DDTK ini menghadirkan materi dan pendampingan langsung dari narasumber PTA Bandung, yang meliputi penguatan kerangka logis SAKIP, penyusunan indikator kinerja, penyelarasan sasaran strategis, hingga penyusunan laporan kinerja yang objektif, substantif, dan berdampak pada peningkatan kualitas layanan peradilan.

Melalui kegiatan ini, PTA Bandung berharap seluruh Tim Penyusun SAKIP pada Pengadilan Agama Tingkat Pertama dapat segera mengimplementasikan hasil diklat di masing-masing satuan kerja, sekaligus menjadikan SAKIP sebagai alat pengendali kinerja yang kredibel dan dapat dipertanggungjawabkan, sejalan dengan komitmen reformasi birokrasi dan pembangunan Zona Integritas di lingkungan Peradilan Agama.
Acara berlangsung interaktif, tertib, dan penuh antusias, serta ditutup dengan komitmen bersama untuk terus memperkuat budaya akuntabilitas kinerja di lingkungan Peradilan Agama PTA Bandung.
