SAKIP

SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (SAKIP)

PENGADILAN TINGGI AGAMA JAWA BARAT

      

        Pengadilan Tinggi Agama sebagai salah satu kekuasaan kehakiman sudah tidak dapat diragukan keberadaannya sebagaimana tercantum dalam pasal 24 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang telah diamandemen.

         Sebagai salah satu kekuasaan kehakiman Pengadilan Tinggi Agama Jawa Barat harus selalu berusaha untuk menjadi pengadilan yang menerapkan prinsip-prinsip peradilan yang sederhana, cepat, biaya ringan, adil, efektif, efisien, transparan dan akuntabel. Prinsip pengadilan yang terbuka (transparan) merupakan salah satu prinsip pokok dalam sistem peradilan di dunia. Keterbukaan merupakan kunci lahirnya akuntabilitas (pertanggungjawaban). Melalui keterbukaan (transparansi), hakim dan pegawai pengadilan akan lebih berhati-hati dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya.

         Sebagai pelaksanaan dari prinsip keterbukaan dan akuntabilitas tersebut disusunlah Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Pengadilan Tinggi Agama Jawa Barat. Seluruh program kerja Pengadilan Tinggi Agama Jawa Barat disusun berdasarkan sasaran dan target kinerja yang telah ditetapkan dengan mengacu pada Reformasi Birokrasi dan Cetak Biru 2010-2035 Mahkamah Agung Republik Indonesia.

Selengkapnya :

 

NO

KOMPONEN SAKIP

TAHUN

2015

2016

2017

2018

2019

2020

1

IKU

download

download

download

 

   

2

RENSTRA

 download

 download

download

Reviu Download 3

 

   

3

RKT

download

 download

download

 download

   

4

Perjanjian Kinerja

 download  download  download  download    

5

LKjIP

 download

 download

download